Nama :
Ansor Budiman
Nim :
1302045098
Tugas
Politik dan Pemerintahan Australia
Sistem peradilan dan perbedaannya ditingkat Federal dan Negara Bagian
Sistem Peradilan Australia
Australia mengimplementasikan hukum Inggris termasuk
common law (Anglo Saxon) dan statute law Sistem ini Mula-mula berkembang di negara
Inggris, dan dikenal dengan istilah Common Law atau Unwriten Law (hukum tidak
tertulis). Sistem hukum ini dianut di negara-negara anggota persemakmuran
Inggris, Sistem Anglo-Saxon adalah suatu
sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan
hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya.[1]
Meskipun sebelum koloni Inggris datang sudah ada suku Aborigin, namun kepemilikan
suku Aborigin atas Australia tidak diakui dan hukum adatnya dianggap tidak
berlaku ini ini didasarkan pada konsep hukum internasional temporer yang mana
penduduk asli yang suka mengembara dengan tidak memiliki sistem hukum ataupun
organisasi politik yang jelas. Penggunaan doktrin terra nullius pada kasus
Australia tetap berlangsung hingga pada tahun 1992 mayoritas anggota High Court
menolak gagasan bahwa Australia pada praktiknya tidak ditempati dan tanpa
penghuni ataupun tidak memiliki sistem hukum ketika Armada Pertama tiba di
Australia[2]
Kewenangan Judikatif di
Australia
Didalam
Konstitusi Australia Chapter 3 (section 71-80) yang terdapat dalam konstitusi
Australia menentukan kekuasaan judikatif. Dalam section 71, kekuasaan judikatif
adalah ditangan High Court of Australia, sebagai mahkamah agung federal yang
terdiri dari tiga hakim, dan dalam pengadilan federal lainnya yang dibentuk
oleh Parlemen Federal. High Court menggunakan yurisdiksinya baik ditingkat
pertama maupun banding. Pada tingkat pertama adalah berkenaan dengan
masalah-masalah tertentu yang telah jelas, termasuk perselisihan antara pemerintah
negara bagian yang satu dengan negara bagian lainnya dan negara bagian dengan
Commonwealth. Ection 76 menyatakan bahwa High Court memiliki kewenangan terkait
dengan masalah penafsiran konstitusi. Kewenangan ini tidak dapat diserahkan
kepada pengadilan lainnya. Selain itu, menurut section 73, kewenangan High
Court adalah untuk menangani banding yang telah didengar kasusnya oleh seorang
hakim tunggal pada pengadilan pertama dan oleh pengadilan federal lainnya dan
oleh mahkamah agung negara bagian. High Court merupakan pengadilan banding
akhir di Australia.
Struktur Pengadilan di
Australia
Semua
yurisdiksi di Australia telah jelas dalam suatu hirarki peradilan. Ada sembilan
yurisdiksi di Australia, masing-masing memiliki hirarkinya sendiri. Berdasarkan
konstitusi, mahkamah agung di negara bagian diberikan wewenang untuk menangani
kasus-kasus federal.
The
High Court of Australia menempati hirarki tertinggi dalam hirarki federal
maupun negara bagian. Akan tetapi, tak ada kasus yang diajukan banding ke High
Court yang berasal dari pengadilan federal ataupun negara bagian kecuali sejak
awal kasus tersebut masuk dalam yurisdiksi High Court berdasarkan section 75
(v) sebagaimana yang diatur dalam konstitusi. Permohonan banding pada High
Court yang datang dari Federal Court atau dari salah satu mahkamah agung negara
bagian yang memiliki wewenang menangani kasus-kasus federal dapat terjadi hanya
dengan ijin dari High Court saja. Demikian juga, permohonan banding yang
berdasarkan keputusan mahkamah agung negara bagian pada kasus-kasus di wilayah
negara bagian dapat diajukan ke High Court dengan seijin High Court saja.
Sampai
dengan pengesahan the Australia Act pada tahun 1986, masih dimungkinkan untuk
mengajukan banding dari mahkamah agung negara bagian berkenaan dengan kasus
yurisdiksi negara bagian kepada Judicial Committee of the Privy Council di
London. Akan tetapi, banding dari High Court kepada Privy Council berkenaan
dengan masalah yurisdiksi federal dan teritori dihapus pada tahun 1968 dan
terkait dengan masalah yurisdiksi negara bagian dihapus pada tahun 1975.
Selain
pengadilan-pengadilan tersebut di atas, tiap yurisdiksi memiliki sejumlah
tribunal (majelis) yang mendukung kerja pengadilan. Tribunal tersebut menangani
berbagai macam kasus khusus.
Di
Australia Prosedur yang dijalani untuk mengamandemen suatu konstitusi sangatlah
rumit dan dilakukan dengan dua tahap. Pertama, usulan amandemen harus dilakukan
dengan suara mayoritas baik dalam Senat maupun House of Representative. Kedua,
usulan tersebut harus diajukan sebelum referendum. Agar konstitusi dapat
diamandemen, tidak saja referendum mendapatkan dukungan mayoritas dari
pemilihan umum nasional, namun juga harus mendapatkan dukungan dari mayoritas
negara bagian. Kesulitan dalam memenuhi persyaratan tersebut di atas telah
membatasi jumlah amandemen konstitusi yang disahkan.
Berdasarkan
section 72 dalam konstitusi, hakim High Court, hakim Federal Court, dan hakim
Family Court diangkat oleh gubernur jenderal Executive Council. Sebelum
penunjukan dilakukan untuk mengisi kekosongan dalam High Court, gubernur
jenderal Commonwealth harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan
gubernur-jenderal masing-masing negara bagian. Hakim High Court dan hakim
Federal Court, dan hakim Family Court dipilih dari para profesional hukum
berpengalaman.[3]
Rapat Pleno Hakim, Court Rules, dan Practice Notes
Selain
melalui komite, para hakim Pengadilan Federal juga berkontribusi terhadap
jalannya roda organisasi melalui rapat pleno hakim yang diselenggarakan 2 kali
dalam 1 tahun, yaitu di akhir Maret dan akhir Agustus. Biasanya rapat bertempat
di kota-kota yang mudah dijangkau demi alasan efisiensi. Rapat hakim khusus di
luar itu juga bisa diadakan untuk membahas isu-isu spesifik yang urgen. Untuk
rapat khusus ini, lokasi selama ini adalah Adelaide karena letaknya paling
strategis untuk mengumpulkan hakim dari seluruh penjuru Australia. Hal-hal
seputar fungsi pokok Pengadilan Federal juga diulas di dalam rapat. Selain soal
perkara banding, juga soal peraturan-peraturan (rules) pengadilan, dan pedoman
praktek (practice notes) yang akan dikeluarkan pengadilan. Rules dan
pratice notes biasanya dihasilkan dalam rapat pleno hakim ini. Rules dan
practice notes adalah pedoman yang dikeluarkan pengadilan untuk melengkapi UU,
mengisi kekosongan hukum acara, yang diarahkan terutama pada profesi hukum.
Perbedaan
sistem peradilan ditingkat Federal dan Negara Bagian
Sistem
peradilan di Australia cukup rumit, dan itu biasa bagi negara yang berbentuk
federasi, seperti halnya Amerika Serikat. Ada pemisahan yang cukup tegas antara
sistem di tingkat federal (pemerintahan pusat, atau di Australia disebut
sebagai commonwealth) dan di tingkat negara bagian (pemerintahan
regional, yang lazim disebut sebagai state terrritory). Meski
terpisah, namun terdapat satu lembaga peradilan di level nasional yang
mengatasi sekaligus menarik garis pemersatu antara kedua sistem tersebut, yaitu
Mahkamah Agung (yang uniknya, di Australia disebut sebagai High Court, bukan
Supreme Court). Umumnya hanya perkara hukum terpilih, yang punya implikasi
terhadap prinsip-prinsip hukum dasar, yang bisa berujung ke High Court.[4]
Di
negara bagian sendiri, lembaga peradilan tertingginya adalah Supreme Court. Di
bawahnya terdapat intermediate court, yang secara resmi dinamakan
County/District Court. Di bawahnya lagi terdapat Magistrate Court. Di sini
pengadilan memeriksa dan memutus semua perkara yang diatur dengan hukum negara
bagian, yang bisa berupa perkara perdata, pidana, dan lainnya.[5]
Adapun
di tingkat federal, terdapat Pengadilan Federal Australia (Federal Court of
Australia) yang menangani perkara-perkara perdata berskala nasional, dan
Pengadilan Keluarga Australia (Family Court of Australia) yang
menangani perkara-perkara hukum keluarga. Di bawah keduanya terdapat Federal
Magistrate Court yang dalam waktu dekat akan diubah namanya menjadi Federal
Circuit Court. Untuk tetap
mempertahankan kewenangan judisial pada High Court, section 71 memberikan
wewenang pada Federal Parliament untuk membentuk pengadilan federal dan tetap
mengawasi pengadilan dalam yurisdiksi federal. Karena itu Federal Parliament
telah memberikan kewenangan kepada mahkamah agung di negara bagian namun dengan
yurisdiksi federal serta menetapkan sistem peradilan federal. Federal Court di
Australia, dibentuk berdasarkan the Federal Court of Australia Act 1976 (Cth),
yang dimaksudkan untuk menyelesaikan perselisihan yang muncul dalam menerapkan
undang-undang federal, terutama dalam kasus-kasus kepailitan pada bank,
perdagangan, hukum administrasi, dan hukum perburuhan baik dalam peradilan
tingkat pertama maupun banding. Section 71 dalam undang-undang pengadilan
federal meliputi the Family Court of Australia, yang dibentuk berdasarkan the
Family Law Act 1975 (Cth), dan the Federal Magistrates Act 1999 (Cth). Antara
Maret 1994 hingga Mei 1997, terdapat pula the Industrial Relation Court
(pengadilan hubungan industrial) di Australia, namun yurisdiksi pengadilan ini
kemudian diberikan kepada Federal Court.
Di
Australia terdapat Australian Capital Territory terletak di wilayah Australia
paling timur. Hukum asli ACT berbeda secara historis dan politik. Sumber hukum
AT adalah parlemen dan common law. Secara geografis ACT masuk dalam wilayah New
South Wales. ACT dinyatakan sebagai wilayah federal pada 1 Januari 1911. Pada
tahun 1913 Canberra secara resmi sebagai ibukota. Parliament House pemerintah
federal pindah dari Melbourne ke Canberra pada tahun 1928.. ACT hanya memiliki
satu legislator, yaitu Legislative Assembly, yang tugasnya baik membuat
undang-undang dan menyetujui undang-undang yang diserahkan. The Legislative
Assembly memiliki tujuhbelas anggota terpilih dimana Inggris tidak termasuk
didalamnya. Samahalnya dengan Northern Territory dan Tasmania, ACT memiliki
sistem peradilan dua tingkat, yaitu Supreme Court dan Magistrates’ Courts.
Selain itu, terdapat pula sejumlah tribunal yang dijalankan diseluruh ACT[6].
Berdasarkan
Schedule 1 of the Seat of Government Acceptance Act (1990) Cth, the
Commonwealth of Australia dan Negara bagian New South Wales sepakat bahwa
negara bagian tunduk pada commonwealth. Berdasarkan the Seat of Government
(Administration) Act of 1910, tak ada tanah kerajaan dalam ACT yang dapat
dijual demi peruntukan perkebunan ataupun pemilikan pribadi, kecuali menurut
kontrak yang dibuat, atau hak untuk tersebut, yang ada sebelum 1910 dan kecuali
untuk tujuan melaksanakan hak yang ada sebelum undang-undang Negara Bagian New
South Wales 1910 tetap dilaksanakan dalam teritori.. Pada tahun 1994, ACT
Legislative Assembly mengesahkan Domestic Relationship Act, yang mengakui
hubungan domestik selain dari pernikahan. Suatu hubungan domestik diartikan
sebagai “hubungan (selain pernikahan yang sah) antara dua orang dewasa di mana
satu pihak mengikatkan dirinya baik finansial maupun personal pada pihak
lainnya, dan termasuk pula pernikahan secara de facto.” Jadi, hubungan
homoseksual, dan hubungan non-seksual menurut undang-undang ACT adalah
dilegalkan.
[1] Hendry AP 2012 Sistem “Hukum Civil Law dan Common Law “ Blogspot.com
Web. Acessed April 29, 2015
http://hendyyap-law.blogspot.com/2012/12/sistem-hukum-civil-law-dan-common-law.html.
[2] Gatot Sugiharto 2008 “Sistem Hukum Australia” Blogspot.com Web.
Acessed April 29, 2015 http://wwwgats.blogspot.com/2008/12/sistem-hukum-australia.html.
[3] Ibid.
[4] Binziad Khadafi “Opini Tata Kelola Pengadilan Federal Australia” Mahkamahagung.go.id Web. Acessed April 29, 2015 http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/liputan-program-magang/393-opini-tata-kelola-pengadilan-federal-australia.html
[5] Ibid.
[6] Ibid
Tidak ada komentar:
Posting Komentar