Tugas Hubungan Internasional di Timur Tengah ini kelompok kami akan membahas tentang Palestina Sebuah Negara yang memiliki sejarah konflik sangat panjang dan belum terselesaikan juga hingga hari ini bahkan sejumlah Negara masih menyangsikan akan keberadaan Negara ini.

Palestina terletak di bagian barat benua Asia yang membentang antara garis lintang meridian 15-34 dan 40-35 ke arah timur, dan antara garis lintang meridian 30-29 dan 15-33 ke arah utara. Karena lokasinya terletak di pertengahan negara-negara Arab, Palestina membentuk kombinasi geografis yang natural dan humanistik bagi medan terestrial yang luas yang memuat kehidupan orang-orang asli Badui di wilayah selatan dan gaya pendudukan yang sudah lama di bagian utara. Tanah Palestina punya keistimewaan dibanding dengan daerah lain karena merupakan bagian dari tempat diturunkannya semua agama samawi, tempat di mana peradaban kuno muncul, menjadi jembatan aktivitas komersial dan tempat penyusupan ekspedisi militer di sepanjang era bersejarah yang berbeda. [1]

Lokasi strategis yang dinikmati Palestina memungkinkannya untuk menjadi faktor penghubung antara berbagai benua bagi dunia kuno Asia, Afrika dan Eropa. Palestina juga menjadi tempat yang dijadikan pintu masuk bagi perjalanan ke negara-negara tetangga. Ia menjadi jembatan penghubung bagi manusia sejak dahulu kala, sebagaimana ia juga menikmati lokasi sentral (Pusat) yang memikat sebagian orang yang mau bermukim dan hidup dalam kemakmuran.[2]

Status politik Palestina sendiri masih dalam perdebatan. Sebagian besar negara di dunia termasuk negara-negara anggota OKI, Liga Arab, Gerakan Non-Blok, dan ASEAN telah mengakui keberadaan Negara Palestina. Wilayah Palestina saat ini terbagi menjadi dua entitas politik, yaitu Wilayah Pendudukan Israel dan Otoritas Nasional Palestina. Deklarasi Kemerdekaan Palestina dinyatakan pada 15 November 1988 di Aljir oleh Dewan Nasional (PNC) Organisasi Pembebasan Palestina (PLO)[3]

Pembahasan

Sejarah Palestina

Istilah 'Palestina' berasal dari kata Filistin. Yaitu suatu bangsa ini menduduki pantai selatan Kanaan pada waktu bangsa Israel memasuki wilayah itu. Daerah mereka belakangan dinamakan Filistea. Nama ini pertama kali dipakai oleh Herodutus untuk menamai daerah di sebelah selatan Siria. Dengan ejaan 'Palaestina', kemudian istilah itu dipakai oleh bangsa Romawi juga. Ketika bangsa Israel datang dari Mesopotamia dan bangsa Filistin dari dari Laut Tengah / Mediterania, bangsa Kanaan akhirnya punah. Dengan berbagai perang, bangsa Filistin itu akhirnya dikalahkan dan diusir ke utara oleh bangsa Israel.[4]

Wilayah itu kemudian dibagi dua menjadi wilayah Yudea dan Samaria. Kemudian, ketika raja Nebukadnezar dari Babel menginvasi wilayah tersebut, wilayah dikuasai bangsa Israel. Bangsa Israel akhirnya merebut kembali kemerdekaan mereka dari Kekaisaran Seleukia Syria keturunan Yunani di sekitar 160 SM hingga kedatangan Romawi. Kaum Yahudi kemudian memberontak melawan penjajah Romawi di pertengahan abad ke 1 M dan kalah. Pemberontakan kedua dilakukan Simon Bar Kokhba di awal abad ke 2 M dan kembali berhasil dikalahkan. Pada tahun 135 M Tinneius Rufus, orang Romawi gubernur Yudea, membersihkan bukit Bait Allah sebagai tanda kehancuran totaL Yerusalem. Romawi mengusir semua orang Yahudi dari wilayah Yudea dan Samaria dan mengganti nama wilayah tersebut menjadi Palestina. Kerajaan Romawi sengaja menggunakan nama "Palestina" karena bangsa Filistin dulu adalah musuh keturunan bangsa Israel yaitu Orang Yahudi.

Kemudian orang-orang keturunan Arab baru memasuki wilayah tersebut pasca Era Muhammad di abad ke 7 M. Bangsa Arab menguasai wilayah tersebut hingga kemudian wilayah tersebut menjadi wilayah mayoritas keturunan Arab. Wilayah ini dikenal sebagai negara Transyordania. Seusai perang dunia ke 2, Inggris membagi wilayah ini menjadi 3 bagian: Israel, Yordania dan wilayah Arab yang nantinya dinamai "Palestina". Perlu diketahui Kata Arab sendiri tidak selalu terdiri dari orang-orang islam namun juga orang Kristen dan Yahudi, kata ini sendiri telah muncul pada abad 9-SM[5].

Sejak 1517 dibawah kuasa Turki Ustmani kala itu dibangun tembok-tembok kota, system perekonomian pun dibangun dan ditata kembali dengan mengutamakan sector perdagangan dan pertanian dan berimplikasi pada mengingkatnya lonjakan jumlah penduduk. Namun sejalan dengan menurunnya kekuatan Turki dimana 1912-1920 telah khilangan palestina akibat kekalahan dari terjunnya turki pada perang dunia I dimana Turki bersekutu dengan Jerman[6].

Pada tanggal 24 April 1920 dalam konferensi perdamaian di San Remo, wilayah Palestina diserahkan pada Pemerintahan Mandat Inggris dan pada satu juli 1920 pemerintah militer digantikan dengan pemerintahan sipil yang disahkan Liga Bangsa Bangsa pada 23 September 1922 dan dimulailah persengketaan dengan bangsa Yahudi.[7]

Perlu juga diingat bahwa bangsa Filistin dan bangsa Palestina adalah bangsa yang berbeda. Saat ini bangsa Filistin sudah punah. Sedangkan istilah "Palestina" baru ada saat lahirnya negara Israel modern tahun 1948. Istilah ini sengaja diciptakan oleh negara-negara Arab sebagai alat pemersatu saat perang melawan Israel.

Berdirinya Negara Palestina

Berdirinya negara Palestina didorong oleh keinginan untuk menyatukan penduduk Palestina yang terdiri dari beraneka ragam etnis. Pengumuman berdirinya negara ini dilakukan oleh Ketua Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Yasser Arafat yang kemudian menjadi Presiden Palestina, dari pusat pemerintahan di pengasingan, di Aljiria, Aljazair. Dari segi hukum interansional, eksistensi negara ini rapuh karena selain tidak diakui sebagian negara anggota Dewan Keamanan PBB, juga akibat wilayah geografi yang masih belum begitu jelas.

Sebaliknya, lembaga internasional turut memberi dukungan kepada Palestina. Sekretaris Jenderal PBB mengundang Yasser Arafat untuk menyampaikan pidatonya dalam sidang di New York pada Desember 1988. Namun Pemerintah Amerika Serikat menolak memberikan visa masuk kepada Arafat, sehingga tempat sidang pun di pindahkan ke Jenewa. Dalam pidatonya, Arafat menegaskan bahwa PLO ingin menjalin kontak langsung dengan Amerika. Namun karena lobi Yahudi Amerika yang kuat, Palestina gagal memperoleh pengakuan dari Amerika.

Terdorong keinginan untuk memperjuangkan tanah yang telah dijadikan bagian dari negara Yahudi Israel, sejak tahun 1987, penduduk Palestina dengan sendirinya mengorganisir gerakan Intifadah, yaitu gerakan perjuangan sipil yang bertujuan mengembalikan tanah Palestina sebelum terbentuknya negara Israel. Kebanyakan para pejuang Intifadah ialah mereka yang dulu bertempat tinggal di daerah yang sekarang menjadi bagian dari negara Israel, dan pindah ke pengungsian akibat pengusiran setelah perang 6 hari. Di dalam pengungsian, terdorong oleh rasa tertindas dan keinginan untuk merebut kembali rumah dan tanah yang dulu mereka tempati turun-temurun, penduduk Palestina dan pengungsi dari wilayah israel bersama-sama mengobarkan Intifadah yang berarti perjuangan untuk melawan tirani dan penindasan. Dalam pandangan cendikiawan dan media barat, intifadah seringkali disalah-artikan sebagai bentuk mengobarkan kebencian dan permusuhan kepada pemerintahan Israel dan bangsa Yahudi dalam bentuk apapun dan tanpa sebab yang jelas, faktanya, perlawanan ini timbul karena adanya rasa tertindas akibat pengusiran paksa dan trauma atas kehilangan tanah dan sanak famili mereka.

Palestina Pasca British Mandat

Pada tahun 1946, Transyordania memperoleh kemerdekaan dari Mandat Britania atas Palestina. Setahun kemudian, PBB mengadopsi rencana partisi untuk solusi dua-negara di wilayah yang tersisa dari mandat. Rencana tersebut diterima oleh pimpinan Yahudi, tetapi ditolak oleh para pemimpin Arab dan Inggris menolak untuk melaksanakan rencana tersebut. Pada malam terakhir penarikan Inggris , Agensi Yahudi untuk Israel mendeklarasikan berdirinya Negara Israel sesuai dengan rencana PBB yang diusulkan. [8]

Komite Tinggi Arab tidak mengumumkan keadaan sendiri dan sebaliknya, bersama dengan Transyordania, Mesir, dan anggota lain dari Liga Arab saat itu, mulai tahun 1948 Perang Arab-Israel. Selama perang, Israel memperoleh wilayah tambahan yang diharapkan menjadi bagian dari negara Arab di bawah rencana PBB. Mesir memperoleh kendali atas Jalur Gaza dan Transyordania mendapatkan kontrol atas Tepi Barat. Mesir awalnya mendukung terciptanya Pemerintahan Seluruh Palestina, tapi itu dibubarkan pada tahun 1959.

Transyordania pernah mengenalinya dan malah memutuskan untuk memasukkan Tepi Barat dengan wilayahnya sendiri untuk membentuk Yordania. Aneksasi itu diratifikasi pada 1950. Perang Enam Hari tahun 1967, ketika Mesir, Yordania dan Suriah berperang melawan orang Israel, berakhir dengan ekspansi teritorial signifikan oleh Israel. Ekspansi ini melibatkan seluruh Tepi Barat, yang tetap di bawah pendudukan Israel, dan Jalur Gaza, yang diduduki sampai penarikan mundur Israel tahun 2005. Pertanyaan apakah Jalur Gaza tetap di bawah pendudukan setelah penarikan adalah subjek perdebatan, namun seorang pejabat senior Hamas menyebut pendudukan Jalur Gaza sebagai bagian dari masa lalu.

Pada tahun 1964, ketika Tepi Barat dikontrol oleh Yordania, Organisasi Pembebasan Palestina didirikan di sana dengan tujuan untuk menghadapi Israel. Piagam Nasional Palestina PLO mendefinisikan batas-batas wilayah Palestina sebagai sisa seluruh mandat, termasuk Israe. Setelah Perang Enam Hari, PLO pindah ke Yordania, tetapi kemudian dipindahkan ke Libanon setelah peristiwa Black September tahun 1971. Pada tahun 1974, Liga Arab mengakui PLO sebagai wakil sah tunggal rakyat Palestina, dan memperoleh status pengamat di Majelis Umum PBB. Setelah tahun 1982 Perang Lebanon, PLO pindah ke Tunisia.[9]

KTT Liga Arab 1974 menunjuk PLO sebagai "wakil sah tunggal rakyat Palestina dan menegaskan kembali hak mereka untuk mendirikan negara merdeka yang mendesak." PLO telah memiliki status pengamat di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai "entitas non-negara" sejak 22 November 1974, yang memberikan hak untuk berbicara di Majelis Umum PBB tetapi tidak memiliki hak suara. Setelah Deklarasi Kemerdekaan, Majelis Umum PBB secara resmi "mengakui" proklamasi dan memilih untuk menggunakan sebutan "Palestina" bukan "Organisasi Pembebasan Palestina" ketika mengacu pada pengamat permanen Palestina. Dalam keputusan ini, PLO tidak berpartisipasi di PBB dalam kapasitasnya sebagai pemerintah Negara Palestina. Sejak tahun 1998, PLO diatur untuk duduk di Majelis Umum PBB segera setelah negara non-anggota dan sebelum semua pengamat lain.

Pada tahun 1993, dalam Persetujuan Oslo, Israel mengakui tim negosiasi PLO sebagai "mewakili rakyat Palestina", dengan imbalan PLO mengakui hak Israel untuk eksis dalam damai, penerimaan resolusi Dewan Keamanan PBB 242 dan 338, dan penolakannya terhadap "kekerasan dan terorisme". Sementara Israel menduduki wilayah Palestina, sebagai hasil dari Persetujuan Oslo, PLO mendirikan sebuah badan administratif sementara: Otoritas Nasional Palestina (PNA atau PA), yang memiliki beberapa fungsi pemerintahan di bagian Tepi Barat dan Jalur Gaza. Pengambilalihan Jalur Gaza oleh Hamas membagi wilayah Palestina secara politik, dengan Fatah yang dipimpin oleh Mahmoud Abbas menguasai Tepi Barat dan diakui secara internasional sebagai Otoritas Palestina resmi, sementara Hamas telah mengamankan kekuasaannya atas Jalur Gaza. Pada bulan April 2011, kedua pihak telah menandatangani perjanjian rekonsiliasi, tetapi pelaksanaannya masih terbengkalai.[10]

Hingga 18 Januari 2012, 129 (66,8%) dari 193 negara anggota PBB telah mengakui Negara Palestina. Banyak negara yang tidak mengakui Negara Palestina tetap mengakui PLO sebagai "wakil rakyat Palestina". Selain itu, komite eksekutif PLO diberdayakan oleh PNC untuk melakukan fungsi pemerintah Negara Palestina

Sistem Politik & Pemerintahan

Sistem Politik

Palestina diatur oleh Demokrasi Parlementer disebut sebagai Dewan Legislatif ( PLC ) . Presiden saat ini adalah Mahmoud Abbas dan Kepala Pemerintahan adalah Perdana Menteri , Salam Fayyad . Presiden dipilih setiap empat tahun dan dia menunjuk Perdana Menteri

Negotiations Affairs Department ( NAD ) didirikan pada tahun 1994 di Gaza dalam rangka untuk menindaklanjuti pelaksanaan Perjanjian Sementara yang ditandatangani antara Israel dan PLO . NAD memiliki dua kantor ; satu di Gaza yang terdiri dari unit-unit yang bertanggung jawab untuk urusan Israel , pelanggaran Israel atas kesepakatan yang ditandatangani, kolonisasi Israel ( yaitu kebijakan pemukiman ilegal ) dan pengungsi Palestina ; kantor lainnya terletak di Ramallah di mana ia bertanggung jawab untuk menindaklanjuti Perjanjian Interim dan menyiapkan posisi Palestina untuk perundingan Status permanen dengan Israel .

Dewan Legislatif Palestina

PLC adalah sebuah badan yang dipilih dari 132 wakil, dan harus menyetujui semua posisi pemerintahan kabinet yang diusulkan oleh Perdana Menteri. Peradilan Cabang belum diformalkan dengan benar. Presiden PNA dipilih langsung oleh rakyat, dan pemegang posisi ini juga dianggap sebagai panglima angkatan bersenjata. Perdana Menteri adalah kepala dinas keamanan di wilayah Palestina. Perdana Menteri memilih menteri kabinet dan menjalankan pemerintah, bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Bentuk negara: Kesatuan (Otoritas Pusat)

Secara kewilayahan, Palestina mirip dengan Brunei ataupun Timor Leste karena wilayahnya dipisah oleh daratan negara lain. Palestine terdiri atas Tepi Barat (termasuk Yerusalem Timur) dan Jalur Gaza. Total wilayahnya terbagi ke dalam 16 distrik, dimana 5 distrik terdapat di Jalur Gaza dan 11 di Tepi Barat dan Yerusalem Timur termasuk salah satunya.

Sistem pemerintahan: Parlementer

Kepala negara adalah presiden, kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri. Badan politik utama Palestina adalah presiden, parlemen, administrasi negara, dan pengadilan. Presiden adalah kepala negara, pelindung konstitusi, dan kesatuan warganegara. Tugas utama presiden, dengan demikian, adalah bertanggung jawab untuk kelestarian negara dan kemerdekaan bangsa serta memelihara keteraturan dan hukum di kehidupan publik. Cabang eksekutif Palestina dipegang oleh dewan menteri (kabinet) yang dikepalai oleh perdana menteri. Program-program dewan menteri harus disetujui terlebih dahulu oleh parlemen sebelum dilaksanakan.[11]

Otoritas Nasional Palestina atau Palestina merupakan sebuah negara yang berbentuk Republik Parlementer yang diumumkan berdirinya pada tanggal 15 November 1988 di Aljiria, ibu kota Aljazair. Berbeda dengan kebanyakan negara di dunia yang mengumumkan kemerdekaannya setelah memperoleh Konsesi Politik dari negara penjajah, Palestina mengumumkan eksistensinya bukan karena mendapat konsesi politik dari negara lain, melainkan untuk mengikat empat juta kelompok etnis dalam satu wadah, yaitu negara Palestina. Dalam pengumuman itu ditetapkan pula bahwa Yerusalem Timur (akan) dijadikan ibu kota negara.

Secara de jure, Kepala negara yang berkuasa saat ini masih dalam persengketaan antara Presiden Mahmoud Abbas dari Faksi Fatah dan Ketua Dewan Legislatif Palestina Aziz Duwaik. Namun, secara de facto, otoritas Palestina di bawah pimpinan Presiden Mahmoud Abbas hanya menguasai wilayah Tepi Barat. Wilayah Gaza dikuasai oleh Hamas di bawah pimpinan mantan Perdana Menteri Ismail Haniyeh, setelah Hamas merebut wilayah ini dari otoritas Palestina pada tahun 2007. Dewan Nasional Palestina, yang identik dengan Parlemen Palestina, beranggotakan 500 orang. Kedalam, lembaga ini terdiri dari:

1. Komite Eksekutif.

2. Kesatuan Lembaga Penerangan.

3. Lembaga Kemiliteran Palestina.

4. Pusat Riset Palestina.

5. Pusat Tata Perencanaan Palestina.

Dalam hal ini, Komite Eksekutif membawahkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Penerangan, Pendanaan Nasional Palestina, Organisasi Massa, Tanah Air yang Diduduki, Perwakilan PLO, Masalah Politik, Masalah Administrasi dan Masalah Kemiliteran.

Sepenggal Demokrasi di Palestina

Pada 25 Januari 2006 warga palestina secara mutlak memilih hamas sebagai sebuah pemilihan umum paling bersih yang pernah dilakukan di Negara Arab Timur Tengah. Pemerintah Israel segera menolak mengembalikan pajak pendapatan warga Palestina. Israel juga melancarkan serangan keji dan berkepanjangan terhadap kota-kota dan desa di Palestina.[12]

Amerika Serikat sendiri yang memiliki tujuan mendemokratisasi Timur Tengah melupakan tujuannya, sambutan awal Presiden Bush kala itu digantikan dengan penerimaan atas kebijakan Israel yang ingin membuat warga Palestina kelaparan agar menyerah. Perubahan tersebut sebagian besar disebabkan oleh Lobi Yahudi- sebuah istilah yang sangat sering diucapkan oleh komentator Israel.[13]

Konflik Israel - Palestina

Perjanjian Camp David

Pada tahun 1979, melalui Perjanjian Camp David, Mesir mengisyaratkan sebuah akhir pada pengakuannya sendiri atas Jalur Gaza. Pada bulan Juli 1988, Yordania menyerahkan klaimnya ke Tepi Barat - dengan pengecualian perwalian atas Haram al-Sharif - untuk PLO. Pada bulan November 1988, PLO sementara di pengasingan, mendeklarasikan pembentukan "Negara Palestina". Pada bulan berikutnya, segera diakui oleh banyak negara, termasuk Mesir, Yordania, dan Indonesia. Dalam Deklarasi Kemerdekaan Palestina. Negara Palestina digambarkan sebagai yang didirikan atas "wilayah Palestina", tanpa menyebutkan lebih lanjut. Karena itu, beberapa negara yang mengakui Negara Palestina dalam pernyataan mereka pengakuan merujuk pada "perbatasan 1967", dengan demikian mengakui sebagai wilayahnya hanya wilayah Palestina yang diduduki, dan bukan Israel. Selama negosiasi Persetujuan Oslo, PLO mengakui hak Israel untuk berdiri, dan Israel mengakui PLO sebagai wakil dari rakyat Palestina. Antara 1993 dan 1998, PLO membuat komitmen untuk mengubah ketentuan Piagam Nasional Palestina yang tidak sejalan dengan tujuan untuk solusi dua negara dan hidup berdampingan secara damai dengan Israel.

Setelah Israel menguasai wilayah Palestina dari Yordania dan Mesir, ia mulai membangun permukiman Israel di sana. Ini diorganisir ke Yudea dan Samaria kabupaten (Tepi Barat), Hof Aza Regional Council (Jalur Gaza) di Distrik Selatan. Administrasi penduduk Arab dari wilayah ini dilakukan oleh Administrasi Sipil Israel Koordinator Kegiatan Pemerintah di Daerah dan oleh dewan kota lokal hadir sejak sebelum pengambilalihan Israel. Pada tahun 1980, Israel memutuskan untuk membekukan pemilihan untuk dewan-dewan dan membentuk Liga Desa bukan, yang pejabat berada di bawah pengaruh Israel. Kemudian model ini menjadi tidak efektif untuk kedua Israel dan Palestina, dan Liga Desa mulai pecah, dengan yang terakhir ini adalah Liga Hebron, dibubarkan pada bulan Februari 1988. Seperti digambarkan dalam Persetujuan Oslo,Israel diizinkan PLO untuk mendirikan lembaga sementara administratif di wilayah Palestina, yang muncul dalam bentuk PNA. Itu diberikan sipil dan / atau Kontrol keamanan di beberapa daerah. Pada tahun 2005, menyusul pelaksanaan rencana pemisahan diri sepihak Israel, PNA menguasai penuh Jalur Gaza dengan pengecualian perbatasan, udara, dan perairan teritorial. Setelah konflik antar-Palestina pada tahun 2006, Hamas mengambil alih kontrol Jalur Gaza, dan Fatah menguasai Tepi Barat (dan seluruh lembaga PNA). Saat ini Jalur Gaza diatur oleh Hamas, dan Tepi Barat oleh Fatah.[14]

Keberpihakan Amerika Serikat

Fakta lain yang penulis maksud adalah dimensi politik yang juga demikian kental dalam konflik Israel-Palestina. Fakta ini setidaknya ditunjukkan dengan keberpihakan Amerika Serikat sebagai negara adidaya pada Israel. Keberpihakan tersebut semakin terlihat jelas ketika tidak kurang dari puluhan resolusi yang dikeluarkan PBB untuk konflik Israel-Palestina kerap "dimentahkan" Amerika dengan vetonya. Ada hal lain yang lebih menarik, sunyinya sauara negara-negara Arab (khususnya Saudi Arabia yang dalam banyak hal dianggap sebagai "kampung halaman Islam", dan berteman dekat dengan Amerika) semakin memperlihatkan nuansa politik yang cukup kontras dalam kasus ini. [15]

Kronologi dan Anatomi Konflik Israel-Palestina

Tahun	Pristiwa	Deskripsi
1917	Deklarasi Balfour	2 November 1917 Inggris memenangkan Deklarasi Balfour yang dipandang pihak Yahudi dan Arab sebagai janji untuk mendirikan tanah air bagi kaum Yahudi di Palestina.
1922	Mandat Palestina
1936-1939	Revolusi Arab	Pimpinan Amin al Husein yang menyebabkan tidak kurang 5000 warga Arab terbunuh
1947	Rencana pembagian wilayah oleh PBB	29 November 1947, Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui untuk mengakhiri Mandat Britania untuk Palestina dari tanggal 1 Agustus 1948 dengan pemecahan wilayah mandat
1948	Deklarasi Negara Israel	Israel diproklamirkan pada tanggal 14 Mei 1948, sehari kemudian langsung diserang oleh tentara dari Libanon, Yordania, Mesir, Irak, dan negara Arab lainnya. Israel berhasil memenangkan peperangan dan merebut + 70% dari luas total wilayah mandat PBB Britania Raya.
1949	Perseteujuan gencatan senjata	3 April 1949, Israel dan Arab sepakat untuk melakukan gencatan senjata. Israel mendapat kelebihan 50 persen lebih banyak dari yang diputuskan rencana pemisahan PBB
1956	Perang Suez	29 Oktober 1965, Krisis Suez, sebuah serangan meliter terhadap Mesir dilakukan oleh Britania Raya, Perancis dan Israel.
1964	Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) berdiri	Mei 1964, Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) resmi berdiri, tujuannya untuk menghancurkan Israel.
1967	Perang enam hari	Dikenal dengan perang Arab-Israel 1967, merupakan peperangan antara Israel menghadapi gabungan tiga negara Arab: Mesir, Yordania dan Suriah, yang mendapatkan bantuan aktif dari Irak, Kuwait, Arab Saudi, Sudan dan Aljazair. Perang tersebut berlangsung selama 132 jam 30 menit.
1967	Resolusi Khartoum	Sebuah pertemuan 8 pemimpin negara Arab pada tanggal 1 September 1967 karena terjadinya perang enam hari. Resolusi ini berlanjut ke perang Yom Kippur tahun 1973.
1968	Palestina menuntut pembekuan Israel	Perjanjian Nasional Palestina dibuat, dan secara resmi Palestina menuntut pembekuan Israel.
1970	War of Attrition	Setelah perang enam hari (5-10 Juni 1967), terjadi insiden serius di Terusan Suez. Tembakan pertama dilepaskan 1 Juli 1967, ketika pasukan Mesir menyerang patroli Israel, dan ini merupakan awal dari perang War of Attrition.
1973	Perang Yom Kippur	Dikenal juga dengan Perang Ramadhan pada tanggal 6-26 Oktober 1973 karena bertepatan dengan bulan ramadhan. Perang ini merupakan perang antara pasukan Israel melawan koalisi negara-negara Arab yang dipimpin oleh Mesir dan Suriah, terjadi pada hari raya Yom Kipur, hari raya yang paling besar dalam tradisi orang-orang Yahudi.

1978	Kesepakatan Camp David	Ditandatangani pada tanggal 17 September 1978 di Gedung Putih yang diselenggarakan untuk perdamaian di Tmur Tengah. Jimmy Carter (Presiden Amerika Serikat) memimpin perundingan rahasia yang berlangsung selama 12 hari antara Presiden Mesir, Anwar Sadat, dan Perdana Menteri Israel, Menachem Begin.
1982	Perang Libanon	Perang antara Israel dan Libanon yang terjadi pada tanggal 6 Juni 1982 ketika angkatan bersenjata Israel menyerang Libanon Selatan.
1990-1991	Perang Teluk
1993	Kesepakatan damai antara Palestina dan Israel	13 September 1993, Israel dan PLO sepakat untuk saling mengakui kedaulatan masing-masing. Pertemuan Yaser Arafat dan Israel Yitzhak Rabin berhasil melahirkan kesepakatan OSLO. Rabin bersedia menarik pasukannya dari Tepi Barat dan Jalur Gaza serta memberi Arafat kesempatan menjalankan sebuah lembaga semiotonom yang bisa memerintah di kedua wilayah. Arafat mengakui hak negara Israel untuk eksis secara aman dan damai.
1996	Kerusuhan teromongan al Aqsha	Israel sengaja membuka terowongan Masjid al Aqsha untuk memikiat para turis dan membahayakan fondasi mesjid bersejarah, pertempuran berlangsung beberapa hari.
1997		Israel menarik pasukannya dari Hebron, Tepi Barat
1998	Perjanjian Wye River	Oktober 1998, Perjanjian Wye River yang berisi penarikan Israel dan dilepaskannya tahanan politik dan kesediaan Palestina untuk menerapkan butir-butir perjanjian Oslo, termasuk soal penjualan senjata ilegal.
2000	KTT Camp David
2002		Israel membangun tembok pertahanan di tepi Barat diiringi rangkaian serangan bunuh diri Palestina
2004		Mahkamah Internasional menetapkan pembangunan batas pertahanan menyalahi hukum internasional dan Israel harus merobohkannya
2005	Mahmud Abbas terpilih menjadi Presiden	9 Januari 2005, Mahmud Abbas dari al Fatah terpilih sebagai Presiden Otoritas Palestina menggantikan Yaser Arafat yang wafat pada 11 November 2004
		Juni 2005, pertemuan Mahmud Abbas dan Ariel Sharon di Yerusalem. Mahmud Abbas mengulur Jadwal Pemili karena mengkhawatirkan kemenangan diraih pihak Hammas
		Agustus 2005, Israel hengkang dari pemukiman Gaza dan empat wilayah pemukiman di Tepi Barat
2006	Hamas memenangkan Pemilu	Januari 2006, Hammas memenangkan kursi Dewan Legislatif, menyudahi dominasi fatah selama 40 tahun
2008		Januari-Juli, ketegangan meningkat di Gaza. Israel memutus suplai listrik dan gas, Hamas dituding tidak mampu mengendalikan kekerasan
		November 2008, Hamas batal ikut serta dalam pertemuan univikasi Palestina yang dilaksanakan di Kairo, Mesir. Serangan roket kecil berjatuhan di wilayah Israel.
		26 Desember 2008, Agresi Israel ke Jalur Gaza. Israel melancarkan Operasi Oferet Yetsuka, yang dilanjutkan dengan serangan udara ke pusat-pusat operasi Hamas.[16]

Daftar Pustaka

Buku

Hermawati, Sejarah Agama & Bangsa Yahudi, (PT RajaGrafindon Persada, 2005)

James Petras, The Power of Israel In USA, (Charlity Press,Inc, 2006)

Kusnanto, Peradaban Arab, (PT. Bengawan Ilmu, 2008)

Internet

Falentina, Kasih. 2014 “Sistem politik di Negara Palestina” Blogger.co.id Web. Acessed September 15, 2015 http://kasihfalentina.blogspot.co.id/2014/06/sistem-politik-di-negara-palestina.html

Marhaendy, Eko 2009. “Analisis Konflik Israel Palestina”

Palestinian Government 2015. “Palestinian Government” Palestine.dk Web Acessed September 15, 2015 http://palestine.dk/palestine/government.

Sebuah Penjelajahan Dimensi Politik dan Teologis” Web. Acessed September 15, 2015 https://ekomarhaendy.wordpress.com/2009/02/13/analisis-konflik-israel-palestina-sebuah-penjelajahan-dimensi-politik-dan-teologis.

Wikipedia 2015. “Negara Palestina” Wikipedia.org Web. Acessed September 15, 2015 https://id.wikipedia.org/wiki/Negara_Palestina.

[1] Wikipedia 2015. “Negara Palestina” Wikipedia.org Web. Acessed September 15, 2015 https://id.wikipedia.org/wiki/Negara_Palestina.

[2] Falentina, Kasih. 2014 “Sistem politik di Negara Palestina” Blogger.co.id Web. Acessed September 15, 2015 http://kasihfalentina.blogspot.co.id/2014/06/sistem-politik-di-negara-palestina.html

[3] Wikipedia 2015. “Negara Palestina” Wikipedia.org Web. Acessed September 15, 2015 https://id.wikipedia.org/wiki/Negara_Palestina.

[4] Ibid.

[5] Kusnanto, Peradaban Arab, (PT. Bengawan Ilmu) hlm. 1

[6] Hermawati, Sejarah Agama & Bangsa Yahudi, (PT RajaGrafindon Persada, 2005) hlm.125

[7] Ibid. hlm 126.

[8] Wikipedia 2015. “Negara Palestina” Wikipedia.org Web. Acessed September 15, 2015 https://id.wikipedia.org/wiki/Negara_Palestina.

[9] Ibid.

[10] Ibid

[11] Palestinian Government 2015. “Palestinian Government” Palestine.dk Web Acessed September 15, 2015 http://palestine.dk/palestine/government.

[12] James Petras, The Power of Israel In USA, (Charlity Press,Inc, 2006) Hlm. 15.

[13] Ibid. hlm 18

[14] Wikipedia 2015. “Negara Palestina” Wikipedia.org Web. Acessed September 15, 2015 https://id.wikipedia.org/wiki/Negara_Palestina.

[15] Marhaendy, Eko 2009. “Analisis Konflik Israel Palestina:

[16] Ibid.

Laman

Rabu, 16 September 2015

Sejarah Palestina, Berdirinya Negara Palestina, Palestina Pasca British Mandat, Sistem Politik & Pemerintahan, dan Konflik Israel - Palestina

Daftar Isi

Pendahuluan

Latar Belakang